Empat pimpinan organisasi keagamaan di Medan diperiksa penyidik Kejati Sumut terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kemarin. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut Marcos Simare-mare mengaku tidak hapal siapa-siapa saja yang diperiksa kemarin. Namun, satu di antaranya adalah Ahmad Parlindungan Batubara yang merupakan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Medan. Parlindungan juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Cabat (DPC) PPP Medan.
“Mereka diperiksa terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan dana bansos di Sekretariat Pemprovsu 2009- 2011. Yang dimintai keterangan masih sebatas penerima dana bansos tersebut. Dia (Parlindungan) diperiksa selaku pemimpin organisasi keagamaan yang menerima hibah dari dana bansos,” ungkapnya, tanpa menyebutkan nama organisasi tersebut. Dia tidak bisa memastikan siapa lagi yang bakal dipanggil untuk dimintai keterangan dalam tahap penyidikan kasus dugaan korupsi bansos ini. Sebab, nama-nama yang dipanggil terkait perkara ini tidak diberikan kepadanya.
“Kalau siapa lagi yang dipanggil. Nantilah saya tanyakan sama penyidik. Mereka yang tahu nama-namanya,” ucapnya. Ahmad Parlindungan yang mengenakan kemeja berwarna putih datang bersama seorang stafnya. Pria yang duduk di Komisi D DPRD Medan ini diperiksa di lantai 2 Gedung Kejati Sumut ini sejak siang sampai sore hari kemarin. Saat ditanya tentang pemeriksaan dirinya, Parlindungan menolak menjawab.
Dia hanya memberikan isyarat tidak berkenan menjawab pertanyaan wartawan. Nanti-nanti,” ujarnya sambil masuk ke ruangan jaksa penyidik dengan membawa berkas. Sekadar mengingatkan dana bansos Sumut selama tiga tahun sebesar Rp1,2 triliun. Dari dana sebesar itu Rp102 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar